RAKOR BIMTEK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

INFO KPU

Sosialisasikan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Anggota PPK 

 

Tulungagung, KPU Tulungagung
Bertempat di Hall Hotel Narita Kota Tulungagung, Selasa (25/9), KPU Tulungagung mengadakan sosialisasi bertajuk Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung 2013 pada seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Tulungagung.

Acara sosialisasi tersebut diharapkan dapat membuat anggota PPK lebih memahami tentang pemutakhiran data pemilih. Utamanya keberhasilan dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Ketua Pokja DPT KPU Tulungagung, Suprihno SPd MPd disela acara sosialisasi mengatakan ada tiga faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan penyusunan DPT. Yakni sumber data (dari Pemkab Tulungagung) yang valid, kesiapan penyelenggara dan partisipasi peserta pemilu dan masyarakat. “Kesiapan penyelenggara ini termasuk di dalamnya kesiapan KPU, PPK, PPS dan PPDP. Selain juga perangkat yang digunakan seperti juknis, spanduk, media sosialisasi, mobile DPT serta DPT online,” ujarnya.

Saat ini, KPU Tulungagung sudah menyiapkan perangkat mobile DPT dan DPT online untuk mendukung keberhasilan dalam menyusun DPT. Masyarakat dapat mengakses mobile online itu melalui SMS. Caranya ketik DPT (spasi) NIK/Nomer KTP lalu kirim ke nomer 0896-300-77-300. Untuk kritik, saran atau pengaduan dapat mengirimkan SMS ke nomer 0896-79217-999.

Sementara untuk di DPT online, masyarakat dapat mengakses di website KPU Tulungagung di alamat www.dpt.kpu-tulungagungkab.go.id. Caranya pun cukup mudah. Tinggal memasukkan data kecamatan, desa dan NIK/nama kemudian akan diketahui apakah sudah masuk DPT atau belum.

Suprihno saat tampil sebagai pemateri juga mengingatkan terkait syarat-syarat warga yang bisa menjadi pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung 2013. Syarat menjadi pemilih itu adalah warga negara Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara sudah berusia 17 tahun atau lebih/atau sudah/pernah kawin (lahir pada tanggal 31 Januari 1996 atau sebelumnya). “Selain itu pemilih nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdomisili di wilayah Kabupaten Tulungagung sekurang-kurangnya enam bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang,” paparnya.

Rencananya, pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Tulungagung 2013, KPU Tulungagung melalui PPK dan PPS akan mendatangi rumah-rumah penduduk. Rumah penduduk yang sudah didata akan diberi tanda stiker tanda terdaftar sebagai pemilih.

RAKOR BIMTEK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PETUNJUK TEKNIS  

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2012/2013 

I.  DASAR HUKUM 

1.  Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang – undang nomor  12 Tahun 2008 

2.  Undang –  undang  Nomor  15  tahun  2011  tentang  Penyelenggara  Pemilihan Umum 

3.  Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 yang mengatur tentang pedoman 

tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum  Kepala  Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

II.  PERSIAPAN AWAL DATA PEMILIH PEMILUKADA 

1. Data  kependudukan  adalah  Data  Penduduk  Potensial  Pemilih  Pemilu  (DP4) 

2. KPU  Kabupaten  berkoordinasi  dengan  Pemerintah  Daerah  (Dinas 

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil)  mengenai  DP4  yang  dapat 

dilengkapi / disandingkan dengan DPT Pemilu terakhir (DPT Pilpres 2009)  sebagai bahan penyusunan daftar pemilih Pemilukada 

3. Penyerahan  DP4  dilakukan  oleh  Pemerintahan  Daerah  kepada  KPU 

Kabupaten Tulungagung yang dituangkan dalam berita acara serah terima  dan disertai dengan cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy) 

III.  PROSES AWAL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILUKADA 

1.  KPU  Kabupaten  paling  lama  6  (enam)  bulan  sebelum  hari  dan  tanggal  pemungutan  suara, memberitahukan  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  menyampaikan  data  kependudukan  kepada  KPU  kabupaten yang  akan  digunakan dalam Pemilukada, terinci untuk tiap Desa/Kelurahan  

2.  Penyerahan  DP4  memperhatikan  jadwal  pelaksanaan  penetapan  /  pengesahan  DPS  paling  lama  5  (lima)  bulan  sebelum  hari  dan  tanggal  pemungutan suara 

3.  KPU Kabupaten menyusun daftar pemilih berdasarkan DP4, paling lama 4  (empat) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara 

4.  Daftar  pemilih  oleh  KPU  Kabupaten dibuat  sebanyak  jumlah  PPS  dan 

/atau  jumlah  Rukun  tetangga  (RT)  dan  /atau  Rukun  Warga  (RW)  disampaikan  kepada  PPS  melalui  PPK  sebanyak  2  rangkap  (PPS  dan  RT/RW) 

IV.  PEMILIH 

1.  Pemilih   adalah   Warga   Negara   Republik    Indonesia    yang   pada   

hari    dan  tanggal  pemungutan   suara  Pemilu  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Tulungagung  Tahun  2013   sudah  berusia   17 (tujuh  belas) tahun atau  lebih dan /atau sudah/ pernah kawin. (lahir pada tanggal 31 Januari  1996 atau sebelumnya) 

2.  Pemilih sebagaimana dimaksud diatas harus memenuhi syarat : 

·  Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya 

·  Tidak  sedang  dicabut  hak  pilihnya  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

·  Berdomisili  di  wilayah  Kabupaten  Tulungagung  sekurang-kurangnya 

6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang  dibuktikan  dengan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  atau  dokumen  kependudukan dari  instansi yang berwenang 

3.  Untuk  dapat  menggunakan  hak memilih  dalam  Pemilu  Bupati  dan 

Wakil    Bupati  Tulungagung Tahun 2013, pemilih harus terdaftar dalam  daftar pemilih. 

V.  TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH 

A.  Data Pemilih --a

1. KPU  Kabupaten  Tulungagung   setelah   menerima   DP4   dari   Pemerintah  Kabupaten   Tulungagung  segera  menyusun Data  Pemilih   dengan menggunakan  Formulir  Model A -  KWK.KPU  

2. DP4 yang sudah disusun  menjadi    Data  Pemilih    dikelompokkan    

per desa/kelurahan, dan diserahkan kepada PP melalui  PPK sebanyak  3 rangkap  dengan uraian :  a.  1 rangkap untuk arsip KPU 

b.  1  rangkap (hardcopy  dan  softcopy)  untuk  diumumkan  oleh  PPS 

pada tempat  - tempat yang mudah dijangkau masyarakat 

c.  1 rangkap masing-masing disampaikan kepada ketua RT/RW atau 

sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat 

3. PPS   setelah   menerima   Data   Pemilih   dari   KPU   Kabupaten  

Tulungagung melakukan  pemutakhiran data dengan kegiatan :  

a.  Menyusun    Daftar    Pemilih    Sementara    dengan   membagi   

pemilih untuk    tiap  TPS  paling  banyak  600  orang,  dengan   memperhatikan antara lain : 

·  Tidak menggabungkan desa/kelurahan  

·  Memudahkan pemilih  

·  Hal – hal berkenaan dengan aspek geografis  

·  Tenggat waktu pemungutan suara di TPS 

·  Jarak dan waktu tempuh menuju TPS  

b.  PPS mengangkat PPDP sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS. 

PPDP dapat berasal dari perangkat desa/kelurahan atau RT atau  RW  atau   sebutan   lain   atau   warga   masyarakat   setempat,   diangkat   dan  diberhentikan  dengan  Keputusan  PPS  yang  bersangkutan 

4.  Pemutakhiran    dan    penyusunan    daftar    pemilih    dilakukan  

terhadap penduduk atau pemilih dengan ketentuan :  a. Telah  memenuhi  syarat  usia  pemilih,  yaitu berumur 17 tahun 

atau lebih pada hari pemungutan suara tanggal 31 Januari  2013  (lahir pada tanggal 31 Januari 1996 atau sebelumnya)  

b. Belum  berumur  17  (  tujuh  belas)  tahun,  tetapi  sudah/pernah 

kawin  

c. Perubahan   status   anggota   TNI   dan   Kepolisian     Negara  

Republik Indonesia  menjadi  status  sipil  atau  purna  tugas  atau   sebaliknya (dibuktikan    dengan    surat    keputusan    pensiun     dan    keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang)  

d. Tidak    terdaftar      dalam      daftar      pemilih      yang     

digunakan     untuk menyusun daftar pemilih dalam Pemilu Bupati  dan  Wakil  Bupati  Tulungagung  berdasarkan  data  kependudukan  yang disampaikan pemerintah daerah atau pemilu terakhir 

e. Telah meninggal dunia  

f.  Pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut  

g. Yang terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda  

h. Perbaikan penulisan identitas pemilih  

i.  Yang     sudah     terdaftar     tapi     tidak     lagi    memenuhi    

syarat    sebagai pemilih  

j.  Apabila   Nomor   KTP/NIK   tidak   ada   maka   kolom   Nomor  

pemilih dikosongkan atau tidak diisi. 

5.  PPS   dibantu   PPDP   melakukan   perbaikan   Data   Pemilih   atas   masukan pengurus RT/RW dan masyarakat 

6.  Sebelum    DPS    disahkan,    KPU    Kabupaten    Tulungagung     melakukan  pencermatan  kembali   terhadap  hasil   coklit  melalui  program  IT  (DP Tools)  

7.  Penetapan   Daftar   Pemilih   Sementara   dilakukan   dalam   rapat   pleno   PPS  dengan   mengundang   PPDP,   Kepala   Desa   /Lurah,   BPD/BP  Kelurahan, PPL,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya 

8.  Hasil Rapat pleno PPS dituangkan dalam Berita Acara PPS 

9.  Daftar  Pemilih  Sementara  (  Model  A1-  KWK.KPU)  dibuat  dalam  

3  (tiga)  rangkap  dan  ditetapkan/disahkan    (ditanda    tangani)     oleh    PPS  serta dibubuhi cap PPS:  

·  1(satu) rangkap untuk  disampaikan    kepada    KPU    Kabupaten 

Tulungagung  melalui   PPK   dengan   disertai   1   (satu)  keping    data simpan elektronik (CD) 

·  1(satu) rangkap untuk  PPS  diumumkan  pada    tempat/lokasi   strategis  yang mudah diketahui masyarakat 

·  1(satu) rangkap untuk disampaikan pada RT/RW untuk  mendapat  tanggapan masyarakat  

10. Daftar  Pemilih  Sementara  diumumkan  oleh  PPS  pada  tempat  –  

tempat yang  mudah    dijangkau    masyarakat    dan    disampaikan     kepada RT dan/atau RW untuk mendapat  tanggapan masyarakat   

B.  Daftar Pemilih Sementara ---a

1.  DPS diumumkan selama 21 hari 

2.  Dalam  jangka  waktu  pengumuman  DPS,  pemilih  atau  anggota   keluarga  atau     pihak     yang     berkepentingan     dapat    mengajukan     usul     perbaikan  mengenai   penulisan   nama   dan/atau  identitas  lainnya  kepada  PPS   

3.  Selain  usul  perbaikan  ,  pemilih  atau  anggota  keluarga  atau  

pihak   yang  berkepentingan   dapat   memberikan   informasi   tentang  pemilih  kepada PPS, yaitu berkenaan dengan pemilih:   a.  Yang  telah memenuhi  syarat  usia  pemilih,  yaitu  sampai 

dengan hari dan  tanggal  pemungutan  suara  Pemilu  Bupati   dan  Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 (31 Januari 2013)  sudah berumur 17 tahun atau lebih  

b.  Yang sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun .   

c.  Yang     sudah     pensiun     dari     Tentara     Nasional    

Indonesia                   dan Kepolisian    Negara    Republik     Indonesia     dan/atau     pemilih     yang  berubah   status   menjadi  Tentara  Nasional  Indonesia  dan Kepolisian  Negara   Republik   Indonesia   (dibuktikan   dengan   surat  keputusan     pensiun    dan    keputusan    pengangkatan    dari    pejabat  yang berwenang)  

d.  Pemilih yang terdaftar tetapi sudah meninggal dunia  

e.  Yang sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut 

f.  Yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda dan/atau  

Yang  sudah  terdaftar  tetapi  sudah  tidak  lagi  memenuhi   syarat pemilih  

4.  Apabila  usul  perbaikan  dan  informasi  diterima  oleh  PPS maka   PPS segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara. Hasil  perbaikan DPS disebut Daftar Pemilih Perbaikan (DPP) 

5.  Apabila    terdapat    nama    pemilih    yang    tidak    tercantum    

dalam    Daftar Pemilih    Sementara,  nama  pemilih  tersebut   dimasukkan  dalam   daftar  pemilih       tambahan     dengan     menggunakan    formulir    Model    A3.2 - KWK.KPU 

6.  Bagi   pemilih   yang     namanya     belum   tercantum     dalam   Daftar  Pemilih Sementara  sebagaimana  dimaksud  pada  angka   4),   pemilih   secara   aktif  melaporkan   kepada   PPS   di  Desa/  Kelurahan  melalui  pengurus  RT/ RW 

7.  Pencatatan  Daftar  Pemilih  Tambahan  sebagaimana  angka  5)  dilaksanakan   paling     lama  3   (tiga)  hari   terhitung   sejak  berakhirnya pengumuman Daftar Pemilih  Sementara   

8.  Pemilih    Tambahan    yang    sudah   didaftar   diberi    tanda     bukti    terdaftar sebagai  pemilih  menggunakan  formulir  Model   A3.3  –  KWK.KPU   

9.  PPS  dibantu  PPDP  mencatat  data/nama  pemilih  tambahan  ke   dalam  Daftar  Pemilih  Tambahan  untuk   tiap  TPS  dengan    menggunakan  formulir Model A2 – KWK.KPU 

10. Daftar   Pemilih   Tambahan    (Model   A2   –   KWK.KPU)   dibuat   

dalam    3  (rangkap)   dan   ditandatangani   oleh   PPDP   serta   ditetapkan/disahkan  (ditandatangani)  oleh  PPS   serta  dibubuhi   cap dengan rincian : 

·  1 (satu)    rangkap    untuk    disampaikan    kepada    KPU     Kabupaten Tulungagung  melalui   PPK   dengan   disertai   1    (satu)  keping   data simpan elektronik (CD) 

·  1 (satu)    rangkap    untuk    PPS    diumumkan    pada     tempat/lokasi  strategis  yang mudah diketahui masyarakat 

·  1  (satu)  rangkap  untuk  disampaikan  pada  RT/RW  untuk   mendapat tanggapan masyarakat  

11. Daftar  Pemilih    Tambahan    diumumkan  oleh  PPS    pada   tempat  yang mudah dijangkau oleh masyarakat  untuk  mendapat   tanggapan masyarakat. 

12. Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan  selama 3 

(tiga)  hari,  terhitung     sejak     berakhirnya     jangka    waktu     penyusunan   Daftar Pemilih Tambahan   

C . Daftar Pemilih Tambahan -a

1.  DPTb diumumkan selama 3 hari 

2.  Dalam  jangka  waktu  pengumuman  Daftar  Pemilih  Tambahan,   maka  pemilih     dapat   mengajukan   usul   atas   perbaikan   penulisan  nama  dan identitas lain dengan menggunakan formulir  Model A3.1 – KWK.KPU 

3.  Daftar  Pemilih  Sementara  (Model  A.1  KWK.KPU)  dan  Daftar  Pemilih  Tambahan  (Model  A.2  KWK.KPU),  digunakan  oleh  PPS  sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap (Model A.3  KWK.KPU) 

4.  Apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPS namun belum  terdaftar  dalam  DPT,  PPS  segera  memperbaiki  dengan  memasukkan nama pemilih tersebut dalam DPT 

5.  KPU  Kabupaten  Tulungagung  melakukan  pencermatan  atas  DPT  melalui program IT (DPTools) sebelum disahkan oleh PPS 

6.  Penetapan  DPT  dilaksanakan  dalam  rapat  pleno  PPS  dengan  mengundang PPDP, Kepala Desa /Lurah, BPD/BP Kelurahan, PPL,  dan Pemangku kepentingan lainnya   

7.  Hasil Rapat Pleno PPS dituangkan dalam Berita Acara PPS. 

8.  Daftar  Pemilih  Tetap  tersebut  disahkan/ditetapkan  (ditanda  tangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS 

9.  Daftar  Pemilih  Tetap  (Model  A3-KWK.KPU)  diumumkan  di  PPS/Desa/RT/RW  atau  tempat  lain  yang  strategis,  mudah  dijangkau/diketahui masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari,  terhitung  sejak  berakhirnya  jangka  waktu  penyusunan  Daftar  Pemilih Tetap 

10. Untuk  keperluan  pemungutan  suara  di  TPS,  PPS  menyusun 

Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS. 

11.  PPS  menyusun  Daftar  Pemilih  Tetap  dalam  4  (empat)  rangkap, 

dengan ketentuan : 

a)  1  (satu)  rangkap  disampaikan  kepada  KPU  Kabupaten 

melalui PPK sebagai bahan pembuatan kartu pemilih. 

b)  1  (satu)  rangkap  disampaikan  kepada  KPU  Kabupaten 

untuk  diteruskan  kepada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  sebagai  bahan  pemutakhiran  data  penduduk. 

c)  2 (dua) rangkap untuk PPS, yaitu : 

1(satu) rangkap untuk Pengumuman. 

1(satu) rangkap sebagai bahan penyusunan Salinan Daftar  Pemilih Tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS 

D. Rekapitulasi DPT  

1. Tingkat PPK 

a.  Rekapitulasi  DPT  yang  diterima  PPK  dari  PPS  digunakan  sebagai 

bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah  kerjanya. 

b.  Penyusunan  dan  Penetapan  rekapitulasi  jumlah  pemilih 

dilaksanakan  dalam  rapat  pleno  PPK  dengan  mengundang  PPS,  Panwaslu Kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya  

c.  Dalam  rapat  pleno  PPK  tersebut  Panwaslu  Kecamatan  dan 

Pemangku  kepentingan  lainnya  dapat  memberikan  masukan  apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang harus disertai  dengan data – data autentik. 

d.  PPK  wajib  menindaklanjuti  masukan  apabila  terbukti  data – data 

yang ditunjukkan benar. 

e.  Hasil Rapat Pleno PPK dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno 

PPK 

f.  PPK  dalam  melakukan  rekapitulasi  jumlah  pemilih  terdaftar  dari 

masing-masing desa/kelurahan di wilayah kerjanya, menggunakan  Formulir Model A5–KWK.KPU dalam 2 (dua) rangkap. 

g.  PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten Tulungagung, dengan 

rincian : 

1.  1(satu)  rangkap  rekapitulasi  jumlah  pemilih  terdaftar  per  kelurahan/desa. 

2.  1(satu)  rangkap  DPT  yang  diterima  dari  PPS  dalam  wilayah  kerja PPK  

3.  Dikirim dalam bentuk Hardcopy dan softcopy 

2. Tingkat KPU Kabupaten Tulungagung 

a.  KPU  Kabupaten  Tulungagung  menyusun  dan  menetapkan 

Rekapitulasi  Jumlah  Pemilih  Terdaftar  yang  terinci  tiap  kecamatan  dengan menggunakan Formulir Model A6–KWK.KPU dalam Rapat  Pleno  KPU  Kabupaten  Tulungagung  dengan  mengundang  PPK,  Panwaslu Kabupaten dan Tim Kampanye  

b.  Dalam  Rapat  Pleno  KPU  Kabupaten  Tulungagung,  PPK,  Panwaslu 

Kabupaten, atau Tim Kampanye pasangan calon dapat memberikan  masukan apabila terdapat kekeliruan rekapitulasi. 

c.  Masukan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  b)  harus  disertai 

dengan data – data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih,  tanggal  lahir  pemilih  dan  lokasi  TPS,  KPU  Kabupaten  wajib  menindaklanjuti masukan tersebut. 

d.  Hasil  Rapat  Pleno  KPU  Kabupaten  Tulungagung  dituangkan  dalam 

bentuk Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulungagung. 

e.  KPU  Kabupaten  Tulungagung  menyusun  dan  menetapkan 

rekapitulasi  jumlah  pemilih  terdaftar  tiap  kecamatan  yang  terinci  tiap  desa/kelurahan  dengan  menggunakan  formulir  Model  A6  -  KWK.KPU dalam rangkap 4 (empat), yang disampaikan kepada : 

1.  Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebanyak 1 (satu) rangkap 

2.  KPU Provinsi Jawa Timur sebanyak 1 (satu) rangkap 

3.  Panwaslu Kabupaten Tulungagung sebanyak 1 (satu) rangkap 

4.  KPU  sebanyak  1  (satu)  rangkap  dalam  bentuk  data  elektronik 

(soft copy) 

E. Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap 

1. Dalam  jangka  waktu  7  (tujuh)  hari  sebelum  hari  pemungutan  suara,  tidak  dapat  diadakan  perubahan,  kecuali  terdapat  pemilih  yang  meninggal dunia. 

2. Dalam  hal  terdapat  pemilih  yang  meninggal  dunia  PPS  membubuhkan  catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan “meninggal  dunia”. 

3. Selain  hal  tersebut  pada  angka  1)  dan 2),  Daftar Pemilih  Tetap  dapat  diadakan  perubahan,  apabila  berdasarkan  laporan  pemilih  atau  keluarganya  kepada  PPS  terdapat  pemilih  yang  terdaftar  dalam  data  pemilih  atau  Daftar  Pemilih  Sementara  tetapi  tidak  terdapat  dalam  Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

4. PPS berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya melakukan  pengecekan terhadap Daftar Pemilih Sementara, apabila ternyata nama  pemilih  tersebut  terdapat  dalam  data  pemilih  atau  Daftar  Pemilih  Sementara  nama  pemilih  tersebut  dimasukkan  dalam  Daftar  Pemilih  Tetap. 

5. Daftar  Pemilih  Tetap  yang  telah  ditetapkan  dan/atau  disahkan 

(ditandatangani)  oleh  PPS  dan  dibubuhi  cap  PPS,  dapat  diadakan  perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 (satu) kali dengan ketentuan : 

a) Dilakukan  dalam  Rapat  pleno  KPU  Kabupaten  Tulungagung 

berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat,  pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain pemilih  dan  disampaikan  secara  tertulis  oleh  Tim  Kampanye  pasangan  calon  yang  direkomendasi  oleh  Panwaslu  Kabupaten  Tulungagung. 

b) Secara  teknis  yuridis  tidak  mengganggu  proses  pengadaan  dan 

pendistribusian  surat  suara,  formulir –  formulir,  dan  alat  kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara 

F . Salinan Daftar Pemilih Tetap 

1.  Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS 

menyampaikan  Salinan  Daftar  Pemilih  Tetap  (Model  A4  - KWK.KPU  )  untuk tiap TPS kepada KPPS dengan ketentuan :  a.  Untuk  pelaksanaan  pemungutan  dan  penghitungan  suara  di  TPS 

sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk anggota KPPS ke 2  dan ditempel di TPS 

b.  Untuk disampaikan kepada saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu 

Bupati  dan  Wakil  Bupati  Tulungagung  masing-masing  sebanyak  1  (satu) rangkap 

c.  Untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Bupati 

dan  Wakil  Bupati  Tulungagung  masing-masing  sebanyak  1  (satu)  rangkap.